My old materials

I opened many folders in my notebook and i'm a little bit surprised when i saw many old materials from my last semester. At first, i want to remove it, but i thought that i could share the materials here.
I share this to help someone who is in his or her difficulty when searching materials.
Here they are:

PHB (Pengantar Hukum Bisnis)

Ini adalah diktat hukum bisnis!

(PHB/HUKBIS/FEUI/ZS)

BAB I

PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)

Pengertian Ilmu Hukum→ Pengetahuan tentang hukum dan yang terkait

Pengertian Masyarakat → Kelompok manusia yang mematuhi aturan hidup yang sama

Pengertian Budaya (Kultur) → keseluruhan system nilai yang terstandarisasi dalam masyarakat

Aturan Hidup (Norma/kaidah) → aturan dalam kehidupan masyarakat

Norma Etika dan Norma Hukum

Norma Etika

Norma Agama

Norma Kesusilaan

Norma kesopanan

Isi (Muatan) Norma

Perintah

Larangan

Pengertian sanksi (Ancaman Hukuman)

Efektifitas Norma Hukum

Aturan hidup yang sanksinya dapat dipakskan (mempunyai kekuatan hukum)

Pembentukan Hukum

Komponen Hukum (Lawrence Friedman)

Struktur (Input)

Kultur (Proses)

Substansi (Output)

Berlakunya Hukum

Tergantung kesadaran hokum masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan Hukum

Memelihara ketertiban masyarakat.

Menjaga kelangsungan hidup masayarakat.

Melindungi kepentingan masyarakat.

Beberapa Prinsip Hukum Umum

Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku universal.

Semua orang sama dihadapan hokum

Tiada suatu hukuman dapat mengakibatkan kematian perdata

Keadilan bagi setiap orang

Orang tidak dapat dihukum kalau terbukti tidak bersalah

Siapa yang menimbulkan kerugian harus membayar ganti rugi

Sumber-sumber Hukum

Undang-undang

Hukum (kebiasaan)

Traktat (perjanjian)

Jurisprudensi

Doktrin (ajaran ahli hokum terkemuka)

Penfasiran Hukum

Penafsiran resmi

Penfsiran Gramatikal

Penafsiran à contrario

Dll

Pengertian Peristiwa Hukum

a. Perbuatan Subyek Hukum

Perbuatan hukum

Bersegi Satu

Bersegi Dua

Bukan perbuatan hukum

Perbuatan sukarela

Perbuatan melawan hokum

b. Bukan Perbuatan Subyek Hukum

Kelahiran

Kematian

Kadaluwarsa (lewat waktu)

Pengertian Hubungan Hukum dan Akibat Hukum

Contoh-contoh Hubungan Hukum

Hubungan perkawinan

Hubungan orangtua dengan anak (kekuasaan orangtua)

Hubungan perwalian

Hubungan pengempunan

Hubungan kebendaan

Hubungan perikatan (perjanjian)

Masalah Hukum

Keadilan versus kepastian hokum

Konsep keadilan (Aristoteles)

a. Keadilan Distributif

b. Keadilan Komulatif

Pembidangan Hukum (menurut ilmu hukum)

Bentuknya

Tempat berlakunya

Waktu berlakunya

Isinya

Wujudnya

Cara menggunakan / mempertahankannya

Pengertian Perseroan / Perkumpulan

Perseroan/perusahaan → pengumpulan modal / penyertaan yang bertujuan mencari laba.

Perkumpulan → berkumpulnya orang-orang atau kelompok orang untuk saling tolong menolong atau bekerjasama mencapai tujuan tertentu karena adanya kepentingan bersama.

Sistematika Hukum Perdata (menurut ilmu hukum)

a. Hukum Orang

Manusia dan badan hukum sebagai subyek hokum.

Kedudukan hokum subyek hukum (legal standing).

Domisili hukum.

Kecakapan hukum.

b. Hukum Keluarga

Perkawinan dan harta perkawinan

Kekuasaan orang tua

Perwalian

Pengampunan

Hukum Harta Kekayaan (dapat dinilai dengan uang)

Hak mutlak/hak kebendaan (berlaku terhadap setiap orang)

Hak perorangan (berlaku terhadap pihak/orang tertentu)

Hukum Waris

Pengertian Hukum Bisnis

→ Aturan hukum yang terkait dengan bisnis dan bidang-bidang lainnya. 

BAB II

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

(PHI)

 Pengertian Hukum Positif = Tatat Hukum = Sistem Hukum = IUS Constitutum = Hukum yang berlaku sekarang

Sistem Hukum (Legal System)

Civil Law (Souvereignity of Law)

→ Sistem Eropa Kontinental, Indonesia

Common of Law (Rule of Law)

→ Sistem Anglo – Sakson (USA, Inggris, Kanada, Australia)

Sistem Hukum di Indonesia

Hukum Perdata/Hukum Privat/ Hukum Sipil

Hukum Publik

Hukum Publik

Hukum Pidana

Hukum Pajak

Hukum Administrasi Negara

Hukum Tatat Negara

Hukum Internasional

Hukum Acara Pidana

Dll

Hukum Perdata

Hukum Perdata Umum (BW =Kuhper)

Hukum Perdata Khusus

Hukum adapt

Hukum agraria

Hukum Perdata Islam

Hukum acara perdata

Hukum perjanjian

Hukum dagang

Hukum perusahaan

Hukum bisnis

Hukum ekonomi

Hukum Ekonomi

Hukum dagang

Hukum perusahaan

Hukum bisnis

Hukum surat berharga

Hukum Asuransi

Hukum pengangkutan

Hukum tenaga kerja / perburuhan

Hukum penanaman modal / Investasi

Hukum pasar modal

Hukum perkreditan

Hukum Perbankan

Hukum perindustrian

Hukum perlindungan konsumen

Hukum pajak

Hukum BUMN

Hukum anti monopoli

Hukum perkoperasian / UKM

Dll

Sifat Hukum Bisnis / Hukum Ekonomi

Interdisipliner

Multidisipliner

Transnasional

Hukum Perdata Umum

Tercantum dalam Kuhper / KUHS (ex BW Belanda / code civil).

Ex Corpus Iuris Civilis (Romawi) + code Napoleon + Hukum Kanonik + Hukum kebiasaan.

Berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848 (azas konkordansi).

Sistimatika Hukum Perdata (Umum) dalam Kuhper, terbagi atas 4 buku:

Buku I (perihal orang)

Berisi hukum perorangan dan hokum kekeluargaan.

Buku II (perihal benda)

Berisi hukum benda

Untuk hak-hak kebendaan terkait tanah yang berlaku adalah UUPA (UU No. 5 / 1960).

Buku III (perihal perikatan)

Berisi hukum harta kekayaan..

Buku IV (perihal pembuktian dan kadaluwarsa)

Berisi alat-alat pembuktian dan akibat hokum dari kadaluwarsa.

Isi buku IV ini seharusnya masuk bidang hokum acara perdata bukan hukum perdata umum.

Hubungan hukum perdata umum (Kuhper) dengan hukum perdata khusus (KUHD, dll).

→ Lex specialis derogate lex generalis

Isi KUHD : 2 KITAB

a. Kitab I (Umum)

Pembukuan

Jenis perseroan / perusahaan

Surat berharga

Asuransi

Dll

b. Kitab II (Hukum Laut)

Perkapalan

Pengangkutan laut

Awak kapal

Kerugian di laut

Dll

BAB III

SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM

(Perihal Orang dan Benda)

Pengertian Subyek Hukum (Pelaku Hukum = Orang) → pendukung hak dan kewajiban

Subyek Hukum (Legal Person)

Manusia (Man= Natural person)

Badan Hukum (Legal Entity)

Kedudukan Hukum Subyek Hukum (Legal Standing)

Kecakapan dalam Hukum

Domisili Hukum

Status Hukum

Kecakapan Dalam Hukum (Manusia)

Dewasa (21 tahun)

Telah kawin

Sehat

Mempunyai kehendak bebas

Kecakapan dalam Hukum (Badan Hukum)

Didirikan secara sah, didaftar, diumumkan

Kekayaannya terpisah dari pemilik

Mempunyai pengurus

Pengurus bertindak mewakili badan hokum tersebut

Domisili Hukum (Kedudukan Resmi Subyek Hukum)

Alamat subyek hukum 

Alamat Wajib Pajak

Teori Pembenaran Badan Hukum 

Teori fiksi (Von Savigny)

Teori harta kekayaan bertujuan (A. Brinz).

Teori harta kekayaan bersama (Marcel Planiol).

Teori Organ (Otto Van Gierke).

Hukum Kekeluargaan

Hubungan orangtua dengan anak (kekuasaan orangtua)
Hukum perkawinan (UU No. 1/ 1974)

Perwalian anak

Pengampunan (dibawah penguasaan).

Pengertian Obyek Hukum (Benda)

Dapat dimiliki atau berguna bagi subyek hukum.

10. Penggolongan / Klasifikasi benda-benda

Untuk identifikasi

Pengaturan pencatatan / pendaftaran.

Memudahkan pengalihan.

Memudahkan penjaminan.

11. Macam-macam Benda

Benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud)

Benda tidak bergerak (berwujud dan tidak berwujud)

Hak-hak kebendaan

Hak milik.

Hak-hak atas tanah / hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Dll. 

Cara memperoleh hak atas benda (pasal 584 Kuhper)

Pengambilan / pemilikan

Pengalihan / penyerahan/pemindahan/pendaftaran.

Warisan / wasiat.

Lewat waktu / kadaluwarsa

Perlekatan.

Cara pengalihan hak atas benda

Benda bergerak

Berwujud → secara fisik, nyata, penyerahan kunci gudang (pasal 612 Kuhper).

Tidak berwujud → akte otentik, tertulis.

Benda Tidak bergerak

Berwujud → akte balik nama, didaftar, diumumkan (pasal 620 Kuhper + aturan pertanahan)

Tidak berwujud → akte otentik, tertulis

Bezit berlaku sebagai title yang sempurna (pasal 1997 ayayt (1) Kuhper)

Pewarisan

Berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan wasiat (testament).

Pewaris, ahli waris, warisan

Legitieme Portie

Legitimaris.

BAB IV

HUKUM PERJANJIAN

Pengertian Perikatan → hubungan hukum antara 2 pihak untuk melakukan suatu prestasi

Dasar (terjadinya) Perikatan

Karena undang-undang

Kewajiban alimentasi (pasal 298 Kuhper)

Bayar ganti rugi (pasal 1365 Kuhper)

Karena berjanji (membuat perjanjian)

Pengertian Perjanjian → peristiwa hukum dimana 2 orang saling berjanji melaksanakan suatu hal

Persyaratan perjanjian (pasal 1320 Kuhper)

Syarat subyektif

Cakap dalam hukum

Sepakat (isi) halal

Syarat obyektif

Ada obyek perjanjian

Sebab (isi) halal

Pelanggaran Persyaratan Perjanjian

Melanggar syarat subyektif : perjanjian dapat dibatalkan (voidable)

Melanggar syarat obyektif : perjanjian batal demi hussssskum (null dan void)

Prestasi (pelaksanaan perjanjian/pemenuhan perikatan)

Memberikan sesuatu

Berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu

Tidak Terlaksananya Perjanjian

Karena keadaan memaksa (force majeur)

Karena wanprestasi

Wanprestasi = ingkar janji = cidera janji = tidak memenuhi perikatan :

Tidak melaksanakan isi perjanjian

Melaksanakan tidak sebagaimana mestinya

Terlambat melaksanakan perjanjian

Melakukan yang tidak boleh dilakukan (menyimpang)

Solusi Wanprestasi

Komunikasi / peringatan

Somasi (teguran resmi)

Gugatan ke pengadilan mohon ganti rugi (biaya, rugi, bunga)

Asas-asas Hukum Perjanjian

Konsensualitas / Konsensualisme (pasal 1320 Kuhper)

Kebebasan berkontrak / system terbuka dalam perjanjian (pasal 1338 (1) Kuhper) : tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, ketentuan undang-undang

Dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 (3) Kuhper)

Keterikatan / komitmen (pasal 1339 Kuhper)

Syarat batal berlaku surut (pasal 1261 Kuhper)

Bersifar pribadi / berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya (pasal 1315 jo pasal 1340 Kuhper)

Macam-macam perikatan (dalam teori)

Perikatan sipil (jual beli, sewa menyewa, dll)

Perikatan wajar (hutang judi, perjanjian dalam kepailitan, Dll)

Perikatan pokok (hutang piutang, jual beli, Dll)

Perikatan tambahan (gadai, fidusia, hak tanggungan)

Perikatan murni / seketika (beli makanan / minuman instant di restoran)

Perikatan sederhana (perjanjian mengecat sebagian rumah saja, Dll)

Jenis-jenis Perjanjian (dalam praktek) :

Jual beli

Jual beli dengan hak membeli kembali 

Jual beli perdagangan (jual beli produk antar perusahaan)

Beli sewa

Sewa menyewa

Sewa guna usaha (leasing)

Pinjam meminjam

Pinjam uang (kredit)

Kredit barang

Tukar menukar

Tukar guling (ruilslag)

Pinjam pakai 

Penitipan

Kontrak rumah / bangunan

Kontrak bangun (BOT)

Kontrak kerja

Perjanjian perburuhan (KKB)

Pemberian beban

Pemberian kuasa

Pemberian hadiah

Penarikan perkara / perdamaian di pengadilan (dading)

Pertanggungan (asuransi)

Penanggungan hutang

Gadai, fidusia, hak tanggungan / hipotek

Perkawinan

Anak piutang (factoring)

Lisensi / waralaba

Perusahaan patungan (JVA)

Kontrak manajemen

Bantuan teknis / pelayanan

Kontrak karya

Perjanjian bagi hasil

Berakhirnya Perikatan/ Perjanjian

Pembayaran

Pembebasan hutang

Pembaharuan hutang (novasi)

Percampuran hutang

Perjumpaan hutang (kompensasi)

Pembatalan perjanjian

Musnahnya obyek perjanjian

Lewat waktu (kadaluwarsa)

Subrogasi

Penggantian kedudukan kreditur yang membayar hutang debitur

Perjanjiannya tetap

Karena perjanjian atas undang-undang

Debitur bias pinjam uang dulu untuk bayar hutangnya

Cessie

Jual beli piutng

Pengalihan hak tagih

Dengan akte pengalihan (tertulis)

Contoh Perjanjian Jual Beli Antar Perusahaan (Sales Contract)

Pendahuluan

Wktu (hari/tanggal/bulan/tahun) dan tempat perjanjian

Identitas para pihak

Domisili para pihak

Maksud mengadakan perjanjian

Obyek perjanjian

Pernyataan kesepakatan membuat perjanjian

Isi perjanjian (dalam bentuk pasal-pasal)

Hak dan kewajiban pembeli

Hak dan kewajiban penjual

Persyaratan tertentu

Keterangan/data tentang obyek perjanjian

Uraian barang

Jumlah barang

Harga barang (+syarat pembayaran)

Tempat penyerahan barang

Syarat penyerahan barang + biaya-biaya

Ketentuan jika terjadi wanprestasi

Pengabaian (tidak akan menggugat) jika terjadi wanprestasi dan keadaan memaksa (waiver), pasal 1244 + 1245 KUHPER (kalau perlu)

Jangka waktu perjanjian

Sanksi (kalau perlu)

Lokasi perjanjian/domisili pengadilan (kalau suatu waktu terjadi perkara)

Penutup

Lokasi/kota/tanggal/bulan/tahun perjanjian dibuat 

Tanda tangan dan nama para pihak (dibuat sejajar/berdampingan)

Ditempel materai diantar tanda tangan para pihak (tandatangan para pihak harus menyentuh bagian dalam materai)

Tanda tangan dan nama saksi (kalau ada) yang ditempatkan dibawah materai

Perjanjian yang telah dibuat olah para pihak dapat diperkuat kekuatan pembuktiannya dengan pengesahan/legalisasi/pendaftaran/pencatatan oleh notaries dengan cap/stempel dan tanda tangan notaries

Para pihak juga dapat mengadakan perjanjian yang dibuatkan langsung dalam bentuk akta notaries dihadapan notaries (para pihak tidak membuat sendiri perjanjian mereka)

BAB V

HUKUM PERSEROAN (HUKUM PERUSAHAAN)

Pengertian hukum perusahaan → hukum yang terkait dengan perusahaan

Pengertian Bentuk Usaha dan Badan Usaha

Bentuk usaha = usaha = kegiatan usaha = bidang usaha = bisnis → Pengertian ekonomi

Badan usaha = perseroan = perusahaan = penyertaan → pengertian hukum

Pengertian perdagangan dan pedagang → terkait jual-beli, dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan

Pengertian pekerjaan dan pekerja

Pekerja  →

Status (PNS, ABRI, POLRI)

Hubungan kerja (buruh, karyawan, swasta)

Profesi/professional

Pekerjaan lebih luas daripada perusahaan

Perusahaan lebih luas daripada perdagangan

Pengertian perusahaan  →

Menurut UU No. 3/1982 (WDP)

Unsur-unsur perusahaan  →

Badan usaha

Mencari laba

Terang-terangan

Terus-menerus

Ada pembukuan

Pengertian pengusaha

Pengusaha menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain mengelola perusahaan

Pengusaha bukan pimpinan perusahaan

Pengusaha = pelaku bisnis = pebisnis

Menjalankan perusahaan  → 

Mengelola sendiri

Mengelola dengan bantuan pekerja

Dikelola orang lain (dengan kuasa)

Bentuk-bentuk perusahaan  →

Perusahaan perseorangan/perusahaan pribadi (sole proprietorship)

Perusahaan tidak berbadan hukum (perusahaan persekutuan) = partnership

Persekutuan/perserikatan perdata = kongsi, sindikat, asosiasi, , usaha bersama

Firma

CV (Commanditaire Vennotschap) = Persekutuan komanditer

Perusahaan berbadan hukum

Perseroan terbatas

BUMN (Persero/PT Negara dan Perum)

Bank

Koperasi

Perusahaan Perseorangan (Perusahaan Pribadi)

Pengertian

Tujuan

Tanggung jawab

Risiko usaha

Jangka waktu

Pendirian dan pembubaran

Contoh-contoh

Perusahaan Persekutuan (Kongsi, Fa, CV)

Pengertian

Pengaturan

Tujuan

Penyertaan(undertaking = inbreng)

Isi perjanjian

Pendirian dan perusahaan

Hubungan internal/eksternal

Tanggung jawab sekutu/peserta = anggota

Berakhirnya/pembubaran

Pemberesan/likuidasi

Contoh-contoh

Kekhususan perusahaan persekutuan

Kongsi

Lex Generalis (pasal 1618 KUHPER)

Kalau tidak diperjanjikan khusus, jika rugi tanggung sendiri, jika untung untuk bersama (pasal 1644 KUHPER)

Keuntungan untuk manfaat bersama, tergantung penyertaan/perjanjian ; tetapi kerugian boleh dibebankan pada salah seorang sekutu saja (pasal 1635 KUHPER)

Firma

Firma (Fa) = nama bersama

Pendirian dan pembubaran harus secara formal (dengan akta notaries, didaftar dan diumumkan) → pasal 22/31 KUHD

Semua sekutu (anggota) menjadi pengurus (pasal 17 KUHD)

Solidaritas antar sekutu (tanggung jawab rentang)

CV

Ada 2 macam sekutu/sekutu aktif = komplementer/komplementaris dan sekutu pasif = komnditer/komanditaris) → pasal 19 KUHD

Semua sekutu aktif jadi pengurus

Sekutu pasif (komanditer) tidak boleh jadi pengurus → pasal 20 KUHD

Sekutu pasif yang ikut-ikutan jadi pengurus atau namanya dipakai dalam perusahaan, statusnya berubah jadi pengurus → pasal 21 KUHD

Dalam praktek, CV dapat menjadi CV atas saham (Limited Partnership Association) apabila permodalannya semakin besar, komanditer jadi pemegang saham, sebagai peralihan menjadi bentuk PT. 

Bab VI

PERKUMPULAN KOPERASI

(Koperasi)

Pengenalan/historis koperasi

Cooperative-cooperation

Vooperatieve vereenoging

Pertama kali didirikan di fochdale (Inggris) tahun 1844, koperasi konsumsi buruh-buruh pabrik tenun

Di Jerman berkembang koperasi kredit/simpan pinjam

Di Skandanavia koperasi produksi

Perkembangan koperasi tidak sama di berbagai Negara, berbeda pengertian + pengaturannya

Di negeri Belanda sampai akhir abad ke 19 belum ada ketegasan tentang status + lapangan usaha koperasi

Di Indonesia pada jaman Hindia-Belanda berlaku dualism pengaturan koperasi

s.1915/431 s.1927/91

s.1933/108 s. 1949/179

       (Or. Belanda+) (Bumi Putera)

Pengertian 

Pasal 1 UU no. 25/1992 (UU Tentang perkoperasian) Pasal 67

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekluargaan”.

Gerakan koperasi:

Keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi”.

Landasan koperasi : Pancasila dan UUD ‘45

Azas koperasi : Kekeluargaan

Tujuan : Memajukan kesejahteraan anggota

Ikut membantu perekonomian nasional

Prinsip koperasi:

Keanggotaan bersifat sukarela + terbuka

Pengelolaan secara demokratis

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proporsional

Pemberian balas jasa terbatas

Pendidikan dan kerjasama antar koperasi

Lapangan usaha/jenis kegiatan

 Memenuhi kebutuhan masyarakat

Menjalankan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat

Kegiatan usaha simpan pinjam

Bentuk koperasi:

Koperasi primer

Koperasi sekunder

Koperasi primer:

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang

Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang

Koperasi sekunder:

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi

Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi

Keanggotaan koperasi:

WNI + koperasi

Kesamaan kepentingan ekonomi

Tidak dapat dipindah tangankan

Sebagai pemilik + pengguna jasa koperasi

Kewajiban anggota:

Memenuhi AD/ART & keputusan rapat anggota

Partisipasi dalam kegiatan usaha

Mengembangkan dan memelihara kebersamaan/kekeluargaan

Hak anggota koperasi:

Menghadiri/menyatakan pendapat/memberikan suara dalam rapat anggota

Memilih/dipilih menjadi pengurus/pengawas

Meminta diadakan rapat anggota

Memberikan saran/pendapat kepada pengurus

Memanfaatkan koperasi

Mendapatkan keterangan/informasi tentang perkembangan koperasi

Permodalan:

                         

Modal sendiri:

Simpanan Pokok

Simpanan wajib

Koperasi/anggota lain

Dana cadangan

Perangkat organisasi:

Rapat anggota

Pengurus

Pengawas

Rapat anggota → pemegang kekuasaan tertinggi

Rapat anggota menetapkan:

Anggaran dasar

Kebijaksanaan umum organisasi, manajemen, usaha

Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas

Rencana kerja, rapb, pengesahan laporan keuangan

Pengesahan tanggung jawab pengurus

Pembagian shu

Penggabungan, peleburan, pembubaran.

Rapat anggota luar biasa

Diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus

Mempunyai wewenang sama dengan wewenang rapat anggota

Pengurus:

Dipilih dari dan oleh anggota

Sebagai pemegang kuasa rapat anggota

Masa jabatan Max. 5 tahun

Syarta-syaratnya diatur dalam anggaran dasar

Kewenangan pengurus:

Mewakili koperasi

Memutuskan penerimaan/pemberhentian anggota

Melakukan tindakan untuk kepentingan/kemanfaatan koperasi

Tugas-tugas pengurus:

Mengelola koperasi + usaha

Mempersiapkan + mengajukan rencana kerja + rapb

Menyuelenggarakan rapat anggota

Mengajukan laporan keuangan + pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Menyelenggarakan pembukuan keuangan + inventaris secara tertib

Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha

Penunjukkan pengelola harus mendapat persetujuan rapat anggota

Hubungan antar pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan

Tanggung jawab pengurus:

Bersama-sama + sendiri-sendiri menanggung kerugian koperasi (kesengajaan + kelalaian)

Kesengajaan + tuntutan pidana

Laporan tahunan disusun oleh pengurus paling lambat 1(satu) bulan sebelum RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Laporan tahunan berisi:

Keadaan dan usaha koperasi + hasil usaha yang dapat dicapai

Pengawas:

Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota

Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

→ Koperasi dapat meminta jasa audit kepada kuntan public

Sisa hasil usaha (SHU)

Pendapatan koperasi diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya.

SHU = Pendapatan – (biaya, penyusutan, pajak, dll)

Pembubaran koperasi:

Keputusan rapat anggota

Keputusan pemerintah

Keputusan pembubaran oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada:

Semua kreditor

Pemerintah

Kuasa rapat anggota:

Penyelesaian pembubaran oleh Pemberes (Likuidatur)

Tanggung jawab anggota dalam pembubaran koperasi

Sebatas simpanan pokok

Sebatas simpanan wajib

Sebata penyertaan

Pembubaran oleh pemerintah:

Tidak memenuhi syarat

Bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan

Kelangsungan hidup tidak dapat lagi diharapkan → pailit.

Lembaga gerakan koperasi:

Organisasi tunggal antar koperasi → Aspirasi → Disahkan oleh pemerintah

BAB VII

HUKUM UKM

(UU No. 20/2008)

Latar Belakang 

Sesuai TAP MPR No. XVI/MPR/RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UKM perlu diperdayakan sebagai bagian internal ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan

Pengertian

Usaha mikro yaitu usaha produktif/pribadi/perusahaan pribadi (perorangan) dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan (omset) paling banyak Rp. 300 juta

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dikelola perorangan/badan usaha yang bukan anak perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung/ tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta smpai Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 milyar

Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dikelola perorangan/ badan usaha yang bukan anak perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung/ tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 milyar

Prinsip UKM

Kekeluargaan 

Demokrasi ekonomi

Kebersamaan

Efisiensi berkeadilan

Berkelanjutan

Berwawasan lingkungan

Kemandirian

Keseimbangan kemajuan

Kesatuan ekonomi nasional

Prinsip pemberdayaan UKM

Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan

Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensinya

Peningkatan daya saing

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan pemberdayaan UKM

Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

Meningkatkan peran UKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Penumbuhan iklim usaha oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan:

Pendanaan

Sarana dan prasarana

Informasi usaha

Kemitraan

Perizinan usaha

Kesempatan berusaha

Promosi dagang

Dukungan kelembagaan

Pengembangan Usaha yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

Produksi dan pengolahan

Pemasaran

Sumber daya manusia

Desain dan teknologi 

Pembiayaan dan penjaminan usaha Mikro dan Usaha kecil:

Sumber pembiayaan:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

BUMN dari bagian laba tahunan (sebagai pinjaman, jaminan, hibah, dll)

Usaha besar nasional asing (sebagai pinjaman, jaminan, hibah, dll)

Pemerintah dan Dunia Usaha (hibah, bantuan luar negeri, dll yang tidak mengikat)

Pemerintah (insentif kemudahan perizinan, keringanan tariff sarana dan prasarana, dll)

Peningkatan sumber pembiayaan

Peningkatan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank

Pengembangan lembaga model ventura

Pelembagaan transaksi anak piutang

Peningkatan kerjasama dengan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan (konvensional dan syariah)

Dll

Peningkatan akses pendanaan

Memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank

Memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit

Memberikan kemudahan dan fasilitas persyaratan pembiayaan

Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan

Meningkatkan pengetahuan prosedur pengajuan kredit/pinjaman

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha

Pembiayaan dan penjaminan UsahaMenengah

Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya

Mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor

Kemitraan 

Perlu dukungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

Mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM dan teknologi 

Memberikan insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan UKM, melalui

Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor 

Penyerapan tenaga kerja

Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Pendidikan dan pelatihan

Pola pelaksanaan kemitraan

Inti-plasma

Subkontrak

Waralaba

Perdagangan umum

Distribusi keagenan

Bagi hasil

Kerjasama operasional

Usah apatungan (joint-venture)

Penyumberluaran(outsourcing)

Kesempatan pemilikan saham Usaha Besar

Sanksi administratif (terhadap larangan dalam hubungan kemitraan)

Izin usaha dicabut

Denda Rp. 10 milyar (untuk usaha besar) dan Rp. 5 milyar (untuk usaha menengah)

Sanksi pidana yaitu bagi setiap orang untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain menyalahgunakan UKM(mengaku/mendapatkan kemudahan) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 milyar

BAB VIII

YAYASAN

(UU No.16/2001 m.b. 6/8/2002 Jo UU No. 28/2004)

Latar Belakang

Selama ini belum ada aturan resmi (peraturan perundang-undangan)

Dibentuk berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat/yurispudensi Mahkamah Agung

Sekarang ini berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban

Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan badan hokum dengan kekayaan yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota

Maksud dan tujuan yayasan yang tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar tidak dapat diubah

Pendiri Yayasan

Didirikan oleh satu orang atau lebih (manusia/badan hukum)

Dilakukan dengan akta notaries

Dengan pemisahan harta kekayaan dari pendiri/pemilik

Dapat didirikan berdasarkan surat wasiat

Dapat didirikan oleh orang asing/bersama dengan orang-orang asing

Melakukan kegiatan di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan

Dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha/melakukan penyertaan dalam badan usaha maksimal 25% x kekayaan yayasan

Memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri Kehakiman dan HAM/pejabat yang ditunjuk

Wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI

Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan

Kegiatan usaha dari badan usaha milik yayasan

Bidang hak asasi manusia

Kesenian

Olahraga

Perlindungan konsumen

Pendididkan

Lingkungan hidup

Kesehatan

Ilmu pengetahuan

Kekayaan yayasan

Uang dan barang

Kekayaan lain:

Sumbangan/bantuan tidak mengikat

Wakaf

Hibah

Hibah wasiat

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan/peraturan perundangan (misalnya: dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, perolehan dari hasil usaha yayasan)

Organ yayasan

Yayasan tidak mempunyai anggota

Kepengurusan yayasan dilakukan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas

Pembina yayasan

Pendiri yayasan/bekas pemilik yayasan tidak selalu otomatis menjadi Pembina yayasan

Tidak boleh merangkap sebagai Pengurus/Pengawas

Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1x setahun

Melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban yayasan

Kewenangan Pembina Yayasan:

Pengangkatan/pemberentian Pengurus/Pengawas

Penetapan kebijakan umum

Pengesahan program kerja/anggaran tahunan

Penggabungan/pembubaran yayasan

Perubahan anggaran dasar

Pengurus yayasan

Tidak boleh merangkap sebagai Pembina/Pengawas

Untuk jangka waktu 5 tahun, dapat diperpanjang 1x masa jabatan

Susunan kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

Mengurus kepentingan dan tujuan yayasan + mewakili yayasan

Dapat mengangkat/memberhentikan “pelaksanaan kegiatan yayasan”

Tanggung jawab secara pribadi jika bertindak tidak sesuai ketentuan anggaran dasar yang merugikan yayasan + pihak ketiga

Tanggung jawab renteng jika berbuat kesalahan/lalai yang menyebabkan yayasan pailit (bangkrut)

Pengurus dilarang/tidak berwenang:

Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang

Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali ijin Pembina

Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain

Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terkait dengan yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan yayasan, kecuali jika membawa manfaat bagi yayasan

Pengawas yayasan

Tidak boleh merangkap sebagai Pembina/Pengurus

Untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1x masa jabatan

Bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada Pengurus

Laporan Tahunan

Peling lambat 5 bulan sejak tanggal tahun buku, Pengurus wajib membuat laporan tahunan, berisi:

Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai

Laporan keuangan (posisi keuangan pada akhir periode, laporan kegiatan, laporan arus kas, catatan laporan keuangan)

Transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan wajib dicantumkan dalam laporan tahunan

Ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas

Jika laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan

Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman kantor yayasan

Wajib diaudit oleh akuntan public dan ikhtisar laporan tahunannya diumumkan dalam surat kabar harian, jika:

Memperoleh bantuan Negara, luar negeri, pihak lain sebesar Rp. 500 juta/lebih

Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp. 20 milyar/lebih

Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada Menkeh dan HAM serta instansi terkait

Bubar/berakhirnya (yayasan) sebagai badan hukum

Jangka waktu pendirian berakhir

Tujuan telah tercapai/tidak tercapai

Berdasarkan putusan pengadilan, karena

Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit

Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut

Likuidator/curator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan prosesnya dalam surat kabar harian paling lambat 5 hari sejak penunjukan sebagai likuidator/curator

Likuidator/curator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dantujuan sama atau kepada Negara

Pemeriksaan terhadap yayasan

Organ yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hokum atau bertentangan dengan anggaran dasar

Organ yang diduga lalai melaksanakan tugas

Organ yang diduga melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga dan Negara

Berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan yang berkepentingan/kejaksaan

Sebagai pemeriksa diangkat ahli(paling banyak 3 orang) yang bbukan Pembina, Pengurus, Pengawas, pelaksanaaan kegiatan, karyawan yayasan

Penggabungan yayasan

Berdasarkan usulan Pengurus kepada Pembina

Alasan penggabungan

Yayasan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kegiatan usaha

Untuk kegiatan usaha yayasan yang sejenis

Yayasan tidak pernah bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, kesusilaan

Dengan keputusan rapat Pembina (¾,¾)

Ada usul rencana penggabungan

Diumumkan dalam suratkabar harian dalam waktu 30 hari sejak tanggal penggabungan

Rancangan akta penggabungan dan perubahan anggaran dasar disampaikan kepada Menkeh dan HAM untuk mendapatkan persetujuan

Yayasan asing

 Yayasan asing yang tidak ber-badan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatan jika tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara RI

Ketentuan pidana

Untuk pengalihan kekayaan yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, pihak lain dipidana maksimum 5 tahun + wajib mengembalikannya

Ketentuan peralihan/penutup 

Untuk penyesuaian dalam waktu 5 tahun + wajib lapor dalam waktu 1 tahun

Yayayasan yang telah ada yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan/sumbangan dari luar wjib mewngumumkan ikhtisar laporan keuangannya selama 10 tahun terkhir.

BAB IX

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

UU No. 19/2003 (m.b. 19/6/2003)

Pengertian

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara ,elalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Tujuan/Misi

Sebagai agen pembangunan

Pendorong terciptanya koperasi

Maksud dan Tujuan

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya (sebagai agen pembangunan)

Mengejar keuntungan

Menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi masyarakat

Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

Peranan

Sebagai pelaku kegiatan ekonomi/bisnis

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Menghasilkan barang dan jasa

Perintis usaha yang dikurang minati swasta

Harus professional

Peran strategis

Sebagai pelaksana pelayanan public

Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar

Turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi

Sumber penerimaan Negara yang signifikan (berbagai jenis pajak, dividen, hasil privatisasi)

Kegiatan usaha

Memupuk keuntungan

Melaksanakan kemanfaatan layanan umum

Harus sesuai dengan maksud dan tujuannya

Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

Jenis BUMN

Persero (Perusahaan Persero) adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

Perum (Perusahaan Umum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Modal BUMN

Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Sumber dana penyertaan Negara

APBN

Kapitalisasi cadangan

Sumber lainnya (keuntungan revaluasi asset, dll)

Organ BUMN

Persero → RUPS, Direksi, (Dewan) Komisaris

Perum → Menteri (BUMN), Direksi, Dewan pengawas

Organ Pembantu

SPI (Satuan Pengawasan Interen) adalah aparat pengawas interen perusahaan

Komite audit adalah aparat pembantu (Dewan) komisaris/Dewan Pengurus BUMN yang mengawasi/menilai hasil audit internal dan eksternal serta system pengendalian manajemen

Komite Remunerasi adalah aparat pembantu pemilik perusahaan dam bidang pengaturan/pengawasan imbalan dan balas jasa Direksi dan para manajer berdasarkan kinerja

Komite Nominasi adalah aparat pembantu perusahaan yang bertugas mengawasi dan menilai efektivitas (Dewan) Komisaris/ Dewan Pengurus BUMN dan memberikan rekomendasi pengangkatan/pemberhentian mereka

Optimalisasi peran BUMN

Menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme

Pengurusan dan pengawasan BUMN harus berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Peningkatan efisiensi dan produktivitas (melalui restrukrisasi dan privatisasi)

*Restrukturisasi = penataan + penyehatan

*Privatisasi = pembenahan + penjualan

*Restrukturisasi → berkaitan dengan kepentingan umum

*Privatisasi → Tidak berkaitan dengan kepentingan umum tetapi kompetitif

Restrukturisasi BUMN

Maksud dan tujuan

Untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan professional berdasarkan asas biaya dan manfaat

Tujuannya

Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan

Memberikan manfaat berupa dividend an pajak kepadaNegara

Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen

Memudahkan pelaksanaan privatisasi

Ruang lingkup restrukturisasi

Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaanya disesuaikan dengan kebijakan sector dan/atau ketentuan perundang-undangan

Restrukturisasi perusahaan/koperasi yang meliputi:

Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sector-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah

Penataan hubungan fungsional anatar Pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha (operator), terermasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan public

Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisai, manajemen, operasional, system dan prosedur

 Privatisasi BUMN

Maksud dan Tujuan

Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan

Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat

Menciptakan struktur industry yang sehat dan kompetitif

Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global

Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar

Tujuannya:

Untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero

Prinsip-prinsip privatisasi

Transparansi

Kemandirian

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban

Kewajaran

Kriteria/privatisasi

Industri/sector usahanya kompetitif

Industri/sector usaha yang unsure teknologinya cepat berubah

Yang tidak dapat diprivatisasi

Persero yangbidang usahanya berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN

Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara

Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

Persero yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundangan dilarang diprivatisasi

Cara pelaksanaan privatisasi

Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal

Penjualan saham langsung kepada investor

Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawannya yang bersangkuta

Komite privatisasi

Sebagai wadah koordinasi untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisai

Komite privatisasi dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan anggota Meneg BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha

Tugas Komite privatisasi

Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi

Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi

Membahas dan memberikan jalan keluar atas permalahan strategis yang timbul dalm proses privatisasi termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah

Tatacara privatisasi

Harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkannya pada criteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi criteria yang telah ditentukan setelah mendapat rekomendasi Menteri Keuangan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan dengan DPR

Pembinaan BUMN

Peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan

Perbaikan struktur keuangan dan manajemen

Penciptaan struktur industry yang sehat dan kompetitif

Pemberdayaan BUMN yag mampu bersaing dan berorientasi global

Penyebaran kepemilikan oleh public

Pengembangan pasar modal domestik

BAB  X

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM (Korporasi)

Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007)

Pengertian PT

Badan usaha berbadan hukum berdasarkan perjanjian yang modalnya terbagi atas saham-saham dan bertujuan mencari laba

Pendirian PT

Persyaratan pendirian

Identitas perusahaan

Biaya pendirian

Status berbadan hukum (setelah disahkan Menhukam)

Pendaftaran dalam Daftar Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Perbuatan hukum pra-pendirian

Permodalan

Penyertaan modal

Struktur modal (modal dasar dan ditempatkan/disetor)

Perlindungan modal/kekayaan perusahaan

Jenis-jenis saham (saham atas nama dan saham biasa)

Penerbitan saham

Pengalihan saham

Penjaminan saham

Organ PT

Direksi, komisaris, RUPS

Tugas pokok direksi

Kewenangan Direksi

Tanggung jawab kolegial Direksi

Perubahan tanggung jawab Direksi

TUugas pokok Komisaris/Dewan Komisaris

Perubahan tanggung jawab Komisaris

Komisaris syariah dengan rekomendasi MUI

Tugas dan kewenangan RUPS

Pengelepasan dan pembebasan tanggung jawab Direksi/Komisaris

KUORUM dan pengambilan keputusan

RUPS dapat dilakukan melalui nedia telekonferensi

Wajib dibuat salah RUPS

Penggunaan Laba

Wajib dana cadangan

Deviden/deviden interim

Saldo laba positif/negatif

Deviden lewat waktu

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

Kegiatan terkait sumber daya alam

Dianggakan sebagaibiaya yang wajar

Pelanggaran dikenakan sanksi

Perubahan Status Perusahaan (MKAP/4P)

Merjer (penggabungan usaha)

Konsolidasi/Fusi (peleburan usaha)

Akuisisi (Pengambilalihan usaha/penguasaan mayoritas saham)

Pemisahan (pemecahan usaha)

Persamaan MKAP/4P

Terkait anatar 2 perusahaan atau lebih

Rancangannya harus disetujui RUPS masing-masing PT yang terlibat

Ringkasan rancangannya dituangkan dalam akte notaries

Tujuannya untuk penyehatan perusahaan, efisiensi usaha, optimalisasi usaha, restrukturisasi perusahaan

Terjadi pengalihan kekayaan dan kegiatan

Harus memperhatikan/tidak merugikan

Perusahaan; pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan

Kreditor dan mitra usaha perusahaan

Masyarakat dan persaingan usaha yang sehat

Kecuali dalam hal akuisasi, perusahaan yang bubar tidak dilikuidasi tetapi status badan hukumnya berakhir 

Perbedaan MKAP/4P

Dalam merjer, yang eksis perusahaan yang lebih unggul

Dalam konsolidasi, semua perusahaan lebur, timbul perusahaan baru 

Dalam akuisasi, terjadi pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan peralihan asset

Akuisasi dilakukan oleh subyek hukum (badan hukum atau perorangan)

Pemisahan usaha dibedakan

Pemisahan murni

Pemisahan tidakmurni (spin-off)

Dalam pemisahan murni, perusahaan yang melakukan pemisahan bubar (tanpa likuidasi) dan seluruh aktiva dan pasivanya beralih karena hukum (sebagai title umum) kepada perusahaan-perusahaan lain yang menerima pengalihan

Penggabungan harus mendapat persetujuan Menhukam

Peleburan harus mendapat pengesahan Menhukam

Akuisasi dan pemisahan usaha harus dilaporkan kepada Menhukam

Berlakunya penggabungan

Sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perseroan di kantor Menhukam, kija terjadi perubahan Anggaran Dasar PT

Sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan (dihadapan notaris) jika Anggaran Dasar tidak diubah

Belakunya peleburan → sejak pengesahan Akta pendirian hasil peleburan oleh Menhukam

Berlakunya pengambilalihan

Sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perseroan di kantor Menhukam, jika terjadi perubahan Anggaran Dasar

Sejaka tanggal penandatanganan Akta pengambilalihan (dihadapan notaries) jika Anggaran Dasar tidak diubah

Berlakunya pemisahan perusahaaan → sejak tanggal keputusan RUPS perusahaan-perusahaan terkait

Pemeriksa PT (melalui pengadilan)

PT diduga melakukan perbuatan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga

Direksi/komisaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan/pemegang saham/ pihak ketiga

Permohonan diajukan oleh pemegang saham minoritas, pihak tertentu, kejaksaan

Pembubaran dan Likuidasi

PT bubar, karena

Keputusan RUPS

Jangka waktu pendiriannya berakhir

Penetapan pengadilan

Pailit/bangkrut

Ijin usaha dicabut

PT dilikuidasi (dibereskan) setelah bubar oleh likuidator

Dalam proses likuidasi, “ PT dalam Likuidasi” tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk keperluan likuidasi

Berakhirnya status badan hukum PT

Tanggal keputusan RUPS terakhir setelah proses likuidasi selesai

Nama PT dihapus dari Daftar Perseroan di kantor Menhukam

Diumumkan dalam Berita Negara RI

BAB XI

PERATURAN KEPAILITAN

(UU No. 37/2004)

Pengertian kepailitan

Penyitaan umum terhadap semua kekayaan debitur pailit untuk kepentingan kreditur yang pengurusannya dilakukan oleh kubatur dengan pengawasan hakim pengawas

Pengadilan yang berwenang

Pengadilan niaga (di lingkungan peradilan umum)

Pihak yang dapat mengajukan permohonan/gugatan pailit

Debitur/kreditur perorangan

Kejaksaan

Bank Indonesia

Bapepam/ Departemen Keuangan

Persyaratan permohonan pernyataan pailit

Harus ada 2 kreditur/lebih

Adanya debitur yang tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Piutang bersifat Konkuren/ proporsional/ kreditur konkuren/bersaing

Pengecualian kepailitan → tidak berlaku bagi piutang yang diistimewakan (didahulukan)

Kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, gadai)

Kreditur preferen

Biaya perkara

Biaya pengubuiran

Biaya perawatan

Upah buruh/PHK

Upah sewa

Harga pembelian/pesanan yang belum lunas

Biaya catering

Biaya asrama/uang sekolah

Ongkos tukang

Biaya angkutan

Urutan pembayaran hutang

Kreditur separatis

Kreidtur preferen

Kreditur konkuren

Penundaan kewajiban pembayaran

Sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur dan penasehat hukumnya dapat mengajukan upaya/usul penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga yang bersangkutan, dapat sekaligus mengajukan usul perdamaian(kalau-kalau nantinya usul penundaan pembayaran ditolak dan terjadi proses kepailitan)

Penundaan kewajiban pembayan tidak berlaku terhadap para kreditur separatis

Dalam proses penundaaan kewajiban pembayaran, ditunjuk hakim pengawas dan pengurus kekayaan debitur serta panitia kreditor(kalau perlu)

Pengadilan niaga jika menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran, kemudian menetapkan penundaan kewajiban pembayan paling lama 270 hari. Setelah itu debitur harus membereskan hutang-hutangnya

Jika pengadilan niaga menolak permohonan penundaaan pembayaran debitur atau setelah berakhirnya penundaan pembayaran, tidak mampu membayar hutang-hutangnya, pengadilan niaga dapat sekaligus menetapkan pernyataan pailit si debitur

Sebelum rapat verifikasi pencocokan piutang kreditur, debitur dapat mengajukan usul perdamaian kepada kreditur (jika dalam usul penundaan pembayaran, debitur tidak sekaligus mengajukan usul perdamaian)

Proses kepailitan

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera pengadilan oleh penasehat hukum terdaftar

Dilakukan penyitaan umum (sita jaminan) atas kekayaan debitur untuk menjamin piutang kreditur 

Setelah pernyataan pailit ditetapkan, ditunjuk hakim pengawas dan kurator (pengurus dan pelaksana kepailitan)

Setelah itu diadakan rapat verifikasi (pencocokan dan klarifikasi piutang) yang melibatkan hakim pengawas, curator, kreditur terkait dan debitur

Jika usul perdamaian debitur diterima (homologasi), kepailitan berakhir dan sisa tagihan yang belum terbayar tidak dapat ditagih lagi

Jika usul perdamaian ditolak, pengadilan niaga sekaligus menetapkan putusan pailit debitur dan kekayaan debitur berada dalam keadaan insolvensi (debitur tidak mampu membayar hutangnya dan kekayaannya menjadi harta pailit)

Dalam waktu paling lama 5(lima) hari sejak putusan pailit ditetapkan, curator harus menggumumkannya dalam Berita Negara RI dan 2 surat kabar yang ditetapkan hakim pengawas

Jika pihak terkait tidak mengusulkan curator tertentu, Balai Harta Peninggalan (BHP=aparat Kantor Menhukam) bertindak sebagai curator dalam proses kepailitan

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan perbuatan debitur sebelum putusan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur(Actio Pauliana)

Apabila piutang kreditur tidak cukup terbayar, untuk sisanya, status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren

Terhadap putusan pailit dapat diajukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonan peninjauan kemabali apabila memenuhi persyaratan

BAB XII

PERKREDITAN

Perjanjian Kredit

Jaminan Kredit

Perjanjian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasrakan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga

Unsur-unsur kredit

Kepercayaan 

Waktu

Risiko

Prestasi

Jenis-jenis kredit

Kredit produktif

Kredit modal kerja

Kredit investasi

Kredit konsumtif

Kredit jangka pendek (s/d 1 tahun)

Kredit jangka menengah (1-3 tahun)

Kredit jangka panjang (>3 tahun)

Tujuan pemberian kredit

Tidak untuk kegiatan/usaha terlarang

Sesuai izin usaha debitur

Tidak menyimapang dari perjanjian (side streaming)

Syarat-syarat umum pemberian kredit (isi perjanjian)

Besarnya kredit

Jenis dan jangka waktu kredit

Tingkat bunga dan biaya lainnya

Cra-cara pembayaran/pengembalian

Barang jaminan (agunan)

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum, ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh “pengatur” (arranger) yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solistasi (permintaan pinjaman) samapai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.

Terjadinya kredit dan sindikasi

Keterbatasan dana bank-bank

Penyebaran risiko

Adanya batas maksimum pemberian kredit

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi

Debitur (borrower)

Kreditur (lender)

Pencari dana (lead manager)

Agen bank (Administrator)

Beban biaya (fee) yang dibayar debitur

Participation fee

Arranger fee

Management fee

Agency fee

Commitment fee

Modal bank

Modal inti → modal disetor, modal sumbangan, cadangan, laba

Modal pelengkap → cadangan lain, modal pinjaman, pinjaman subordinasi

Batas maksimum pemberian kredit

Peminjaman yang tidak terkait dengan bank 20% x modal bank

Kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank 20% x modal bank

Pihka-pihak yang terkait dengan bank 10% x modal bank

Pihak terkait dengan bank

Pemegang saham 10% x modal disetor

Anggota direksi

Anggota dewan komisaris

Keluarga pihak terkait

Pejabat bank

Perusahaan yang sahamnya dimiliki 25% oleh pihak terkait

Kredit bemasalah 

Kolektibilitas macet

Kolektibilitas diragukan

Potensi macet

Kredit macet

Tunggakan angsuran pokok + bunga lebih dari 2 masa angsuran + 21 bulan

Penyelesaian diserahkan kepada pengadilan/BUPLN/BPPN

Kolektibilitas kredit: Keadaan pembayaran pokok/angsuran + bunga kredit oleh debitur + tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut

Kriteria koletibilitas kredit

Kredit lancer

Kredit kurang lancer

Kredit diragukan

Kredit macet

Antisipasi kredit bermasalah

Character (itikad)

Capacity (kemampuan)

Condition (kondisi ekonomi)

Penyelesaian kredit bermasalah

Negoisasi

Rescheduling (penjadwalan kembali)

Restructuring (penataan kembali)

Reconditioning (persyaratan kembali)

Litigasi

Pengadilan (gugatan/eksekusi/ grosse akta)

BUPLN/PUPLN

BPPN (PP No. 17 tahun 1997)

Jaminan Kredit

Hukum jaminan yaitu hukum yang mengatur tentang jaminan untuk piutang kreditur  terhadap hutang debitur

Jaminan pemberian kredit yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian

Unsur-unsur jaminan pemberian kredit

Watak (Character)

Kemampuan (capacity)

Modal (Capital)

Agunan (collateral)

Kondisi ekonomi (condition of economy)

Jenis-jenis jaminan

Jaminan  debitur

Jaminan Umum

Jaminan Khusus

Jaminan pihak ketiga (penganggungan hutang)

Jaminan korporasi

Bank garasi

Jaminan pribadi(personal guarantee = borgtocht)

Subrogasi

Jaminan bersama (renteng)

Asuransi benda jaminan

Jaminan umum (pasal 1131 + 1132 KUHS/KUHPER)

Harta kekayaan debitur (benda gerak + benda tidak gerak) menjadi jaminan (tanggungan) untuk semua perserikatannya terhadap (para) kreditur secara proposional

Jaminan khusus yaitu benda jaminan tertentu sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur dengan hak keutamaan/ droit de preference (sebagai kreditur separatis)

Jaminan khusus

Jaminan benda bergerak

Gadai

Fidusia

Jaminan benda tidak bergerak

Hipotik

Fidusia atas tanah hak pakai

Hak tanggungan

Gadai (Pasal 1150 dst KUHS/KUHPER)

Jaminan hutang dengan jaminan (agunan) benda bergerak

Benda jaminan dikuasai kreditur (penerima gadai)

Pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemilik

Gadai berakhir setelah ditebus oleh debitur (pemberi gadai)

Obyek gadai : benda bergerak berwujud + tidak berwujud

Penyerahan benda bergerak berwujud + piutang atas pembawa (aan toonder = to bearer) dihadapan/ dibawah kekuasaan kreditor

Penyerahan piutang atas tunjuk (aan order = to order) dilakukan dengan endosemen kepada orang yang ditunjuk sebagai pengganti dari orang yang disebut namanya pada surat berharga yang bersangkutan

Penyerahan/pengalihan/penggadaian piutang atas nama harus diberi tahukan kepada debitur

Fidusia

(fiduciaire-eigendomsoverdracht)

Jaminan hutang dalam bentuk penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan secara contitutum possessorlum.

Fiducia = Fides (kepercayaan), itikad baik

Fiducia

(= fides)

Constitutum Possessorium

UU Nomor 42 tahun 1999 (jaminan fidusia)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Jaminan fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak berwujud , tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (UU Nomor 4 tahun 1996) sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

Jaminan fidusia

Sebaga perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia (Departemen Kehakiman)

Debitur dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang telah terdaftar

UU fidusia tidak berlaku terhadap:

Hak tanggungan (tanah dan bangunan yang wajib didaftar)

Hipotik atas kapal laut terdaftar (≥ 20 m³)

Hipoti atas pesawat terbang

Gadai

Sistem hukum

Hukum perdata

Hukum perjanjian

Hukum jaminan

Fidusia

Jual beli dengan hak membeli kembali

Fidusia

Gadai tanpa penguasaan barang jaminan

Fidusia

Barang bergerak (umum)

Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan

Perjanjian hutang piutang

Perjanjian pinjam pakai

Perjanjian fidusia

Jual-beli

Perjanjian jual – beli

Perjanjian hutang piutang

Perjanjian fidusia

Barang inventaris

Perjanjian hutang piutang

Perjanjian pinjam pakai

Perjanjian fidusia

Barang dagangan

Penitipan (konsinyasi)

Perjanjian hutang piutang

Perjanjian penitipan

Perjanjian fidusia

Properti

s

Perjanjian Hutang piutang

Perjanjian fidusia

Gadai  tanpa penguasaan barang jaminan (gasia)

Perjanjian hutang piutang

Perjanjian gadai

Perjanjian pinjam pakai

Perjanjian fidusia

Hipotik (pasal 1162 dst KUHS/KUHPER)

Hak kebendaan atas benda tidak bergerak sebagai jaminan hutang (bersifat accesoir/ikutan)

Asas-asas dalam pembebanan hipotik

Spesialitas → akta perjanjian hipotik harus menyebutkan secara khusus tentang benda yang dibebani, sifat dan letaknya

Publishes → akta perjanjian hipotik harus dibukukan dalam register umum yang telah disediakan

Hipotik dibuat dengan Akta Notaris PPAT dan didaftarkan ke kantor Kandaster/BPN setempat

Benda tidak bergerak dapat dihipotikkan lebih dari satu kali

Obyek hipotik

Hak tas tanah milik, guna usaha dan guna bangunan (sebelum berlakunya UU hak tanggungan (UU nomor 4 tahun 1996))

Kapal laut terdaftar (≥20 m³)

Kapal terbang

Benda tidak bergerak selain tanah yang dapat dipindahtangankan beserta perlengkapannya

Hipotik bersifat melekat (zaaksgevolg = droit de suit)

Senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada

UU nomor 4 tahun 1996 (hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah)

Hak tanggungan (atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah) adalah hak jaminan yang dibebankan pada ak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak tanggungan mempunyai ifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan lain

Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan

Hak milik

Hak guna bangun

Hak guna usaha

Hak pakai (atas tanah negara) terdaftar

Suatu obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang

Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada (droit de suite)

Pemberian hak tanggungan ↔ Pemegang hak tanggungan

Pemberian hak tanggungan dialkukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan 

Bukti adanya hak tanggungan → sertifikat hak tanggungan (sebagai pengganti grosse akte hipotik)

Pemegang hak tanggungan tidak boleh memiliki obyek hak tanggungan

UU hak tanggungan berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun

Selama belum ada peraturan baru, peraturan mengenai eksekusi hipotik masih berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan

Jaminan pihak ketiga (penganggungan hutang) → perjanjian jaminan dimana pihak ketiga menyanggupi kepada kreditur bahwa untuk kepentingan debitur, akan menanggung pelunasan hutang bila debitur tidak memenuhi kewajibannya (pasal 1820 dst KUHS/KUHPER)

Syarat-syarat penanggung

Cakap untuk mengikatkan diri

Cukup mampu untuk memenuhi perikatannya

Berdiam di wilayah Indonesia

Penanggung berhak menuntut agar harta debitur dilelang terlebih dahulu jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan apabila hasil lelang tidak cukup, penganggung akan melunasi kekurangannya

Penanggung yang telah membayar dapat menuntut kembali kepada debitur dan demi hukum menggantikan segala hak kreditur terhadap debitur (subrogasi)

Kreditur separatis ≠ Kreditur konkruen ≠ Kreditur preferen

Kreditur konkuren = kreditur proporsional

Kreditur preferen = kreditur yang diistimewakan/ didahulukan

Kreditur separatis = kreditur pemegang hak gadai. Hipotik, fidusia, hak tanggungan 

BAB XIII

HUKUM PASAR MODAL

(UU No. 8/1995)

Pelaku Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Proses Penawaran Emisi    

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pelaku Pasar Modal

Emiten → pihak/perusahaan yang melakukan penawaran umum

Perusahaan efek → pihak/perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai:

Penjamin emisi efek (underwriter)

Perantara pedagang efek

Manajer/penasehat investasi

Perusahaan publik → PT yang saham-sahamnya telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Bursa efek → perusahaan pelaksana pasar modal/penyelenggara perdagangan efek

Perusahaan reksadana → perusahaan penghimpun dana dari investor yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek

BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Lembaga Pembina/pengawas pasar modal

Memberikan ijin usaha operasional bagi perusahaan-perusahaan yang berkecimpungan di pasar modal

Memberikan/membatalkan pencatatan di bursa (listing) atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu dengan jangka waktu tertentu

Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat

Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan bila terjadi peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap UU/peraturan tentang pasar modal

Lembaga penunjang pasar modal →

Biro Administrasi Efek

Waliamanat

Kustodian/lembaga penyimpanan dan penyelesaian

Lembaga kliring dan penjaminan

Profesi penunjang pasar modal →

Akuntan public

Konsultan hukum

Perusahaan penilai

Notaris

Profesi lain (percetakan, biro iklan, agen penjualan)

Penawaran umum → kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur UU/peraturan tentang pasar modal

Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah meuampaikan pernyataaan pendaftaran kepada BAPEPAM untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif

Efek (surat berharga) dapat berupa:

Surat pengakuan hutang

Surat berharga komersial

Saham 

Obligasi

Tanda bukti hutang

Kontrak investasi Kolektif

Kontrak berjangka atas Efek

Setiap deriatif (turunan) dari efek (waran, opsi, right, dan lain-lain)

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Biro Administrasi Efek → Perusahaan/PT yang mencatat pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek

Waliamanat → pihak/perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang

Kustodian/lembaga penyimpanan dan penyelesaian → perusahaan/PT yang menyediakan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien(PT KSEI = PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Lembaga kliring dan penjaminan → Perusahaan/PT yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien (PT KPEI = PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia)

c. Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik →memberikan pendapat/penilaian (financial audit) yang independen atas laporan keuangan dari perusahaan emiten

Konsultan hukum → memberikan pendapat/penilaian (legal opinion dan legal audit) atas kondisi perusahaan emiten

Perusahaan penilai → memberikan pendapat/penialaian (appraisal) atas nilai asset/ kekayaan perusahaan emiten (termasuk asset yang dapat dijadikan jaminan)/pemeringkatan efek yang akan diterbitkan

Notaris → memberikan/menyiapkan akte-akte notaries yang diperlukan dalam proses “go public” perusahaan emiten termasuk menyiapkan/membuat bermacam-macam perjanjian yang diperlukan

Percetakan, biro, iklan, agen penjualan → menyiapkan dan menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan serta efek yang ditawarkan kepada masyarakat pemodal (investor)

Prospektus → brosur/informasi tertulis dari/tentang perusahaan emiten sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar investor membeli efek

Pernyataan pendaftaran → dokumen yang wajib disampakan kepada BAPEPAM oleh perusahaan emiten dalam rangka penawaran umum atau menjadi perusahaan public

BAPEPAM tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek 

Persyaratan umum perusahaan yang “go public”:

Laporan keuangan 2 tahun terakhir dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP=unqualified opinion)

Duat tahun terakhir memperoleh laba

Perusahaan telah berdiri minimal 2 tahun

Pengurus (Direksi dan Komisaris) memiliki reputasi baik

Pernyataan pendaftaran telah efektif

d. Proses Penawaran/Emisi

Penunjukan penjaminan emisi (underwriter)

Penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal

Pertemuan penjamin emisi dengan lembaga dan profesi penunjang pasar modal

Persiapan/penyerahan konsep dokumen

Konsep prospectus

Konsep proyeksi ruangan

Konsep surat pengantar pernyataan pendaftaran

Konsep perjanjian-perjanjian (dengsn perjsnjisn emisi, agen penjualan, waliamanat, agen pembayaran, notaries, konsultan hukum, dan lain-lain)

Konsep prospectus ringkas (tombstone)

Konsep surat obligasi/saham

Salinan perubahan anggaran dasar

Konsep legal audit dan legal opinion

Rapat koordinasi

Pemeringkatan efek

Pengajuan pernyataan pendaftaran

Penentuan tingkat bunga obligasi/nilai saham

Pertemuan dengan penjaminan emisi lainnya

Permohonan pencatatan di Bursa efek

Public Expose (presentasi kepada calon investor)

Penelaahan dengan pihak BAPEPAM:

Prospektus

Aspek hukum

Aspek keuangan/akuntansi

Penandatanganan perjanjian-perjanjian

Percetakan prospectus

Public hearing (dengar pendapat) terbatas (dengan BAPEPAM dan lembaga/profesi penunjang pasar modal)

Iklan ringkasan propektus

Penyebaran prospektus

Masa penawaran

Aplikasi agen penjual/penjamin emisi

Tanggal akhir penjatahan

Pembayaran kepada agen pejual

Pembayaran kepada penjamin emisi

Pembayaran kepada emiten

Penyerahan efek kepada penjamin emisi

Laporan kegiatan pasar perdana

Pembuatan kontrak dengan Bursa Efek

Pembayaran “listing-fee” kepada Bursa Efek

Tanggal pencatatan di Bursa Efek

Jika dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan dicatatkan pada bursa efek dan ternyata persyaratan pecatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan efek dimaksud wajib dikembalkan kepada pemesanan

e. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

(perbuatan terlarang)

Melakukan pembelian/penjualan efek dari emiten/perusahaan public tempatnya bekerja

Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian/penjualan efek tersebut

Memberikan informasi (fakta material) kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat nenggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian/penjualan efek dimaksud

Pengertian “orang dalam”(insider)

Secara nyata bekerja dalam perusahaan (komisaris, direksi, pemegang saham ≥ 10% dan pegawai perusahaan)

Orang yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja pada perusahaan (konsultan, perusahaan penilai, akuntan penaseshat hukum dan lain-lain)

BAB XIV

PERDAGANGAN BERJANGKA (PBK)

COMMODITY FUTURES TRADES (CFT)

(UU No. 32/1997)

Pengertian

PBK adalah jual beli komoditi atau asset tertentu di bursa berjangka dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka

Kontrak Berjangka

Kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan jumlah, mutu, jenis tempat dan waktu penyerahan pada waktu tertentu di kemudian hari

Opsi atas kontrak berjangka

Suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi

Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka

PT. BBJ (PT. Bursa Berjangka Jakarta)

Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi obyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

Tujuan PBK

Untuk mendapkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar komoditi di bursa berjangka sebelum kontrak jual beli jatuh tempo (barang diserahkan) secara obbset

Produk PBK 

Kontrak/janji berjangka dan opsi atas kontrak/janji berjangka

Karakteristik PBK

Sebagai kegiatan yangberisiko (spekulasi) kompleks dan sangat bergejolak

Dapat memberikan keuntungan berlebih, karena ada unsure pengalihan resiko melalui kegiatan lindung nilai (hedging)

Bermanfaat bagi produsen, eksportir, pedagang, sebagai alat melindungi investasinya dari resiko fluktuasi harga

Menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga komoditinya dapat diprediksi

Sebagai tempat pembentukan harga yang transparan yang dapat menjadi refrensi harga

Sebagai alternatif investasi

Prinsip PBK

Setiap institusi yang memobilisasi dana masyarakat harus runduk pada dan diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga pengawas

Dalam berinvestasi berlaku hukum besi “no pai, no gain” (cari untung, mangandung risiko) ibarat 2 sisi sebuah koin

Margin

Jaminan berupa uang atausurat berharga atas pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka dan anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka

Dana Kompensasi

Setoran dana wajib dari pialang berjangka kepada bursa berjangka yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota bursa berjangka karena wanprestasi atau kesalahan pialang berjangka

Lembaga/perusahaan/pihak terkait perdagangan berjangka

BAPPEBTI

PT.BBJ

PT. Kliring Berjangka Indonesia (PT. KBI)

Pialang berjangka (anggota bursa berjangka)

Wakil pialang berjangka (perorangan)

Penasehat berjangka

Wakil penasehat berjangka

Perdagangan berjangka

Ijin/sertifikat pendaftaran dari BAPPEBTI

Anggota bursa berjangka yang hanya berhak transaksi kontrak berjangka untuk diri sendiri atau kelompoknya

PT Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

Menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka

Menjual sertifikat penyertaan

Perbedaan antara bursa efek (pasar modal) dengan bursa berjangka (pasar berjangka)

Pasar modal

Memperdagangkan surat-surat berharga secara fisik, jual beli secara fisik, serah terima secara fisik dan kewajiban membayar 100% dari nilai transaksi

Pasar berjangka

Memperdagangkan kontrak/janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari

BAB XVI

DISTRIBUSI BARANG DAN PERIZINAN USAHA

Distribusi Barang

Distribusi barang terkait dengan perdagangan (jual beli barang)

Jual beli barang secara umum diatur dalam pasal 1457 KUHPer (BW), dimana si penjual terikat untuk menyerahkan barang dan si pembeli terikat untuk membayar harga barang yangdidistribusikan

Distribusi barang dalam dunia perdagangan merupakan jual beli khusus dengan berbagai istilah seperti jual beli perdagangan, jual beli perusahaan, jual beli (produk) perusahaan, jual beli antar perusahaan

Pengertian

Jual beli khusus (jual beli perdagangan) adalah jual beli barang antar perusahaan atau antar para pengusaha atau antara pengusaha dengan bukan pengusahaa dengan unsur-unsur dan persyaratan tertentu yang berkembanga dalam praktek/ kebiasaan (tidak diatur dalam peraturan perundangan)

Unsur-unsur/cirri-ciri jual beli khusus

Subyek → penjual dan pembeli

Obyek → benda = barang dagangan

Harga = nilai benda

Perbuatan → menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga

Tujuan → keuntungan/laba

Sifat khusus jual beli perdagangan

Umumnya diadakan antar para pengusaha

Yang diperjualbelikan obyek/barang/benda dalam jumlah yang besar

Lokasi/domisisli penjual dan pembeli berlainan

Pembayaran umunya dalam jumlah besar

Perlu bantuan perbankan

Pembayaran harga →← penyerahan barang

Para pihak adalah pembeli dan penjual

Kewajiban pembeli → membayar harga barang 

Dalam suatu Negara → membayar harga, karena pembayaran dalam jumlah besar, tidak dilakuakan secara kartal tetapi secara giral, sehingga perlu bantuan perbankan, timbul perikatan antara pembeli dan perbankan 

Dengan lain Negara → pembayaran dilakukan dengan valuta asing melalui bank dengan menggunakan L/C (Letter of credit). Transaksi perdagangan pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian (kontrak), dalam perjanjian tersebut sekaligus ditentukan mata uang apa yang digunakan sebagai alat pembayaran

Kewajiban penjual → menyerahkan barang

Dalam suatu Negara →(yang berlainan tempat) dilakukan dengan pengangkutan barang dan jarang menggunakan asuransi

Dengan lain Negara → menggunakan pengangkutan laut/udara untuk itu perlu asuransi (perlindungan resiko) timbul perikatan dengan pihak asuransi

Pengangkutan Barang

Fungsi pengangkutan → untuk memindahkan atau mengangkut barang atau orang ke daerah lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan dan juga dari nilai barang yang diangkut

Pengangkutan merupakan perjanjian antar

Si pengangkut di satu pihak yang bersedia mengangkut barang si pengirim dengan harapan adanya imbalan jasa

Si pengirim di lain pihak yang menggunakan jasa angkutan dan pengangkut bersedia menjamin untuk memindahkan barang-barang dari tempat semula dengan selamat ke tempat tujuan

Sifat perjanjian pengangkatan

Bertimbal balik (pasal 1601 KUHPer)

Perjanjian melakukan pekerjaan atau pembborongan dengan menerima upah/pembayaran

Pelayanan berkala

Tidak terus menerus diadakan pengangkutan

Bersifat borongan (pasal 1602, 1617 KUHPer) atau campuran/ ada pemberian kuasa (pasal 1792 KUHPer0 dimana pengangkut dapat bertindak atas nama pemberi kuasa (penjual/pihak lain)

Bersifat konsensuil (pasal 1338 KUHPer), tidak perlu tertulis

Pengusaha transport/angkutan → melakukan pengangkkutan baik untuk trayek sendiri maupun untuk trayek orang lain

Pengiriman barang 

Perusahaan dapat memperjualbelikan produk (barang/jasa)

Pengiriman barang terkait dengan pengangkutan barang disertai syarat-syarat penyerahan barang, asuransi dan syarat-syarat pembayaran

Syarat-syarat penyerahan barang (menyangkut pengangkutan laut/darat/udara)

LOCO

Pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual

Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli pada saat barang diangkut ke luar gudang tersebut

FAS (Free Along-Side-ship)

Penyerahan barang dilakukan di dermaga disamping kapal yang disediakan pembeli

Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli pada saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal (pelabuhan embarkasi)

FOB (Free on Board)

Penyerahan barang dilaksanakan diatas kapal yang diseidakan oleh pembeli

Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli sejak saat barang berada diatas kapal (pelabuhan embarkasi)

CIF (Cost, Insurance, and Freight)

Tanggungjawab penjual mencakup semua ongkos, biaya angkut dan premi asuransi barang sampai di pelabuhan pembongkaran (debarkasi)

CF (Cost and Freight) → mirip CIF

Premi asuransi menjadi tanggungjawab pembeli

FRANCO

Penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli

Resiko dan hak milik bertalih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli

Pembeli bebas dari segala macam biaya dan resiko

Syarat/cara pembayaran

Secara tunai/kredit/bertahap (tergantung isi perjanjian)

Dilakukan di tempat pembeli atau penjual atau tempat lain yang disepakati bersama

Jika menyangkut jual beli internasional melalui darat/udara, cara pembayaran yang dikenal pada umumnya melalui penerbitan/pembukaan L/C (Letter of Credit)

Letter of Credit (L/C)

L/C adalah suatu perjanjian tertulis yang oleh bank (the issuing bank/opening bank) diberikan kepada penjual (beneficiary) atas permintaan dan instruksi-instruksi dari pembeli s (the applicant/importir) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang secara tunai atau pada suatu waktu mendatang yang ditetapkan atau dalam suatu waktu yang diwajibkan berdasarkna dokumen-dokumen yang telah ditentukan

L/C merupakan perjanjian bersyarat, dimana pembeli wajib menaruh uang muka pada saat permohonan pembukaan L/C diajukan atau wajib segera menyetor pembayaran pada saat dokumen-dokumen diserahkan, sedangkan penjual wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam L/C

Dalam prakteknya, L/C adalah setiap perjanjian dengan nama apapun atau bagaimanapun perumusannya, dimana suatu pihak bank (the issuing bank = the opening bank) yangbertindak atas permintaan dan instruksi-instruksi dari seorangnasabah (the applicant for the credit)

Harus melakukan suatu pembayaran kepada pihak ketiga (beneficiary) atau ordernya atau harus membayar atau mengaksep wesel-wesel (bill of exchange) yang ditarik oleh beneficiary tersebut, atau:

Memberi kuasa kepada bank lain (advising bank = the paying bank) untuk melakukan pembayaran dimaksud atau membayar, mengaksep, menegoisasi, (mengambil alih) wesel-wesel atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai dengan syarat dan kondisi dari kredit yang bersangkutan

Dokumen-dokumen yang terkait L/C

Konosemen (B/L = Bill of Leading) yaitu surat bukti pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli

Faktur (invoice) yaitu surat bukti yang berisi cataatn tentang barang-barang yangdikirim dengan harganya dari penjual

Surat Keterangan Asal (Certicate of Origin) surat bukti keaslian barang yang merupakan jaminan atas kualitas barang yang dijual

Polis asuransi (insurance policy) yaitu surat bukti bahawa barang yang dikirimkan

Dokumen lain

Kesimpulan L/C

Merupakan suatu perjanjian dengan bank untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional

Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam L/C dipenuhi

Setiap pembayarn yang dilakukan didasarkan semata-mata pada dokumen bukan pada barang/jasa-jasa yang bersangkutan

Memberikan suatu bentuk pengamanan untuk semua pihak yang terkait dan transaksi perdagangan yang dilakukan

Merupakan surat kredit berdokumen

Tercantum dalam kontrak jual beli (sales contract)

Skema L/C

                                                                                                    

Keterangan:

Perjanjian jual beli (sales contract)

Pembukuan L/C

Konfirmasi L/C

Pemberitahuan L/C dan syarat-syarat

Pengiriman barang

Penyerahan dokumen kepada bank (penjual)

Pengiriman dokumen

Penyerahan dokumen dari bank (pembeli)

Penerimaan barang (konfirmasi)

Pengirman uang

Pembayaran (berdasarkan dokumen)

Dokumen-dokumen

Dokumen perdagangan (jual-beli)

Dokumen instruksi pembeli

Dokumen asuransi

Dokumen pengangkutan

Kontrak penjualan (Sales contract)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Uraian barang (description of goods)

Dibuat sejelas-jelasnya oleh pembeli dan penjual

Mempunyai kualitas baku (standar) internasional

Jumlah barang (quantity og goods)

Penetapan kuantitas harus jelas untuk menghindarkan salah tafsiran

Timbangan harus akurat dan jelas

Harga (price of goods)

Dalam penetapan harga jual-beli, mata uangnya harus jelas

Syarat-syarat terkait biaya/ongkos harus jelas

Tempat penyerahan barang (place of delivery)

Tempat penyerahan barang secara spesifik harus jelas (untuk mengetahui batas tanggung jawab para pihak)

Terkait dengan syarat-syarat penyerahan barang

Syarat penyerahan barang dan biaya (condition of delivery and payment)

Terkait penentuan tempat barang diserahkan

Syarat-syarat penyerahan harus tegas (LOCO, FAS, FOB, CIF, CF atau FRANCO)

Penentuan biaya yang menjadi tanggung jawab penjual

Asuransi (pertanggungan)

Perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan penerimaan premi asuransi; untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Fungsi asuransi:

Untuk menggurangi kerugian/kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh penjual/pihak yang mempertanggungkan

Dengan meluasnya usaha pengangkutan, tidak hanya di negeri sendiri saja tetapi juga ke Negara lain, diperlukan penganggung/perusahaan asuransi bila terjadi kerugian pada pemilik barang guna menghindari bengkrutnya perusahaan bila terjadi jual beli dalam jumlah besar

Perusahaan asuransi (insurance company) ikut menunjang perkembangan ekonomi suatu Negara, karena para “investor/pemilik barang” merasa terlindungi bila terjadi sesuatu hal karena ada perusahaan/pihak lain yang menanggung.

UU No. 2/1992: Usaha Perasuransian

                                                                                                                                                                                                              Ff                                

                                                                                                                                                                                                                           

Perusahaan perasuransian: menjalankan usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi.

Obyek Asuransi: benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.

Bentuk hukum usaha perasuransian: (pasal 7 UU No. 2/1992)

Peusahaan Perseroan (Persero)

Koperasi

Perusahaan Terbatas (PT)

Usaha Bersama (Mutual)

                                   

Konsultan Aktuaria Agen Asuransi → dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan

Usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual): akan diatu dengan undang-undang

Program asuransi soaial hanya dapat diselenggarakan ole BUMN

Perusahaan Perasuransian:

Perusahaan asuransi kerugian

Perusahaan asuransi jiwa

Perusahaan reasuransi

Perusahaan pialang asuransi

Perusahaan pialang reasuransi

Agen asuransi

Perusahaan penilai kerugian asuransi

Perusahaan konsultan aktuaria

Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

UU Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja): UU No. 3/1992

PP. 14/1993 → Penyelenggara Jamsostek

Legalitas usaha/perizinan usaha:

Ijin Usaha

Ijin tempat usaha

Wajib daftar perusahaan

Ijin Usaha → ijin operasional perusahaan

Ijin usaha untuk perusahaan baru + perluasannya

Ijin usaha tergantung pada jenis + bidang usahanya

Pemberian ijin usah terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangannya

Ijin usaha diberikan oleh departemen teknis yang bersangkutan atau kanwil di daerah

Jangka waktu ditentukan misalnya untuk satu tahun dan dapat diperpanjang

Contoh:

SIUP : Surat ijin usaha perdagangan

SIUJK : Surat ijin usaha konstruksi

SIUPP : Surat ijin usaha penerbitan pers

SIUUI : Surat ijin usaha industry

Ijin tempat usaha 

Erat kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat menimbulkan gangguan bagi lingkunagn/masyarakat. Misalnya: pabrik, bengkel, usaha industry

Diberikan berdasarkana ketentuan UU/koordinasi gangguan (H.O = Hinder Ordonantie)→ Ijin tempat usaha = ijin H.o

Wajib daftar perusahaan (UU No.3/1982)

Daftar perusahaan

Daftar catatan resmi yang berisi hal-hal yang wajib didaftrakan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat berwenang pada kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar perusahaan terbuka untuk semua pihak → dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan:

Perjan (Perusahaan jawatan)

Perusahaan kecil perorangan yang tidak memerlukan ijin usaha, bukan badan hukum, bukan persekutuan

Perusahaan yang tidak bertujuan mecari laba

Perusahaan yang wajib daftar:

Berkedudukan di Indonesia

Menjalankan usaha di Indonesia

Termasuk kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen, perwakilan

Termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan berusaha di Indonesia

Waktu pendaftaran: dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaaan mulai menjalankan usaha

Berlakunya tanda daftar perusahaan 5 (lima) tahun + wajib diperbaharui

Hapusnya daftar perusahaan:

Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha

Akta pendirian perusahaan kadaluarsa

Perusahaan yang bersangkutan dihentikan kegiatan usahanya atas putusan pengadilan

BAB XVII

HUKUM PERSAINGAN USAHA

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)

Tujuan/latar belakang

Menjaga kepentingan umum

Meningkatkan efisiensi ekonomi

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif

Mencegah praktek monopoli dan persaingan curang

Demokrasi Ekonomi

Kesimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum → Prinsip berusaha

Monopoli 

Penguasaan produksi/pemasaran barang/ pengggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha/ kelompok pelaku usaha

Praktek monopoli 

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi/pemasaran barang/jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Pemusatan kekuatan ekonomi

Penguasaan nyata atas pasar tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang/jasa

Posisi dominan → keadaan dominasi pelaku usaha

Tidak mempunyai pesaing yang berarti

Mempunyai posisi tertinggi

Kelebihan kemampuan keuangan, akses pada pasokan/penjualan, menyesuaikan pasokan atau permintaan barang/jasa tertentu

Pelaku usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha (badan hukum/bukan badan hukum) yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Persaiangan usaha tidak sehat → persaiangn antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi /pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Persekongkolan/Konspirasi Usaha → bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang (yang mengakibatkan monopoli/persaingan tidak sehat)

Oligopoli

Penguasaan produksi

Pemasaran barang/jasa

Menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

Penetapan harga

Pada pasar yang sama dengan pesaing, kecuali pada usaha patungan/karena undang-undang

Berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk barang/jasa yang sama

Dibawah harga pasar (bersekongkol dengan pesaing)

Lebih rendah dari harga yang telah dipejanjikan

Pembagian wilayah

Membuat perjanjian dengan pesaing untuk pemsaran/alokasi pasar barang/jasa

Pemboikotan

Membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama untuk pasar dalam/luar negeri

Menolak menjual barang/jasa dari pelaku usaha lain

Membatasi penjualan/pembelian barang/jasa

Kartel

Membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi/pemasaran

Trust

Membentuk gabungan perusahaan (masing-masing perusahaan tetap eksis) yang bertujuan mengontrol produksi barang/jasa

Oligopsoni

Menguasai pembelian/pasokan agar dapat mengendalikan harga barang/jasa

Integrasi vertical

Menguasai produksi sejumlah produk barang/jasa tertentu yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan langsung/tidak langsung yang merugikan masyarakat

Perjanjian tertutup

Bahwa penerimaan barang/jasa hanya akan memasok/tidak memasok kembali barang/jasa tersebut kepada pihak tertentu/tempat tertentu

Bahwa penerimaan barang/jasa tertentu harus bersedia membeli barang/jasa lain dari pemasok

Bahwa penerima barang/jasa harus bersedia membeli barang/jasa lain dari pemasok atau tidak akan membeli barang/jasa yang sama atau sejenis dari pemasok lain yang menjadi pesaing dari pemasok

Perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat

B. Kegiatan-kegiatan yang dilarang (persaingan curang)

Monopoli

Penguasaan produksi/pemasaran barang/jasa yang belum ada substitusinya, pelaku usaha lain tidak dapat masuk, menguasai > 50% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

Monopsoni

Menguasai pasokan atau pmebelian barang/jasa tertentu yang menguasai > 50% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

Penguasaan pasar

Menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar tertentu

Menghalangi konsumen dari pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaing tersebut

Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pada pasar tertentu

Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Melakukan pemasokan barang/jasa dengan cara jual-rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar tertentu

Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Persekongkolan

Untuk mengatur/menentukan pemenang tender

Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya (rahasia perusahaan)

Untuk menghambat produksi/pemasaran barang/jasa dari pesaingnya agar berkurang jumlah, kualitas dan tidak tepat waktu

Posisi dominan

Menetapkan syarat-syarat dagang untuk mencegah/menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing (harga+kualitas)

Membatasi pasar dan pengembangan teknologi

Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar

C. Posisi dominan

satu pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai ≥50% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu, dua/tiga pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai ≥75% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

Jabatan rangkap Direksi/Komisaris pada peusahaan lain

Yang berada pada dasar yang sama

Yang terkait erat dalam bidang/jenis usaha

Yang secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang/jasa tertentu

Pemilikan saham tertentu

Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar tertentu

Mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama

Yang mengakibatkan

Satu pelaku usaha/kelompok usaha menguasai >50% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

Dua/tiga pelaku usaha/kelompok usaha menguasai >75% pangsa pasar atau jenis barang/jasa tertentu

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (yang menimbulkan monopoli dan persaingan curang)

Penggabungan/peleburan/pengambilalihan tertentu

Yang mengakibatkan nilai asset/nilai jualnya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Bertanggung jawab kepada Presiden

Terdiri dari 9 anggota

Diangkat/diberhentikan dengan Keppres atau persetujuan DPR

Bertugas selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali

Dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok kerja

Tugas KPPU 

Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, posisi dominan

Memberikan saran/pertimbangan

Menyusun pedoman yang diperlukan

Memberikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR

Putusan KPPU memerlukan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

Sanksi tindakan administratif

Membatalkan perjanjian

Menghentikan integrasi vertical

Menetapkan pembayaran ganti rugi

Menetapkan denda Rp. 1 milyar s/d Rp. 25 milyar

Sanksi tambahan

Pencabutan izin usaha

Larangan menjadi Direksi/Komisaris 2 s/d 5 tahun

Penghentian kegiatan tertentu

Perkecualian terhadap UU tentang Larangan Monopoli dan Persaiangan Curang

Bertujuan melaksanakan Undang-undang/UUD 1945

Terkait dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)/Lisensi/Waralaba

Kegiatan penelitian

Perjanjian internasional

Kegiatan ekspor

Pengusaha kecil 

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi)s

Setelah perdamaian gagal

Untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting)

Hakim sebagai penengah

Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum 

Proses perkara

Pihak penggugat (yang merasa dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat

Juru sita menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak tergugat (yang menimbulkan kerugian)

Para pihak menghadap ke kantor pengdilan

Dapat diminta bantuan jasa pengacara/pembela

Membayar biaya perkara

Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak yang bersengketa

Hakim memeriksa dan memutuskan perkara

Jenis putusan hakim

Putusan deklarator (menguatkan hak seseorang)

Putusan konstitutif (menimbulkan hak/hukum yang baru)

Putusan kondemnator (menjatuhkan hukuman)

Tingkat pelaksanaan peradilan

Pengadilan negeri/pengadilan niaga/PTUN

Pengadilan tinggi/banding

Mahkamah Agung

Kritik terhadap pengadilan

Lambat (makan waktu)

Biaya perkara relative mahal

Kurang responsive

Kemampuan hakim terbatas

Penyelesaian sengketa bisnis

Perlu cepat

Praktis

Efektif/efisien

Saling menguntungkan

Penyelesaian di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution = ADR)

Negoisasi

Konsensus untuk mendapatkan kesepakatan atas sengketa/kemungkinan sengketa

Syarat negoisasi

Identifikasi masalah/perbedaan pendapat

Memahami perbedaan kepentingan/kenutuhan

Mencari bersama solusi masalah

Masing-masing menawarkan persyaratan kondisi

Kondisi yang mempengaruhi negoisasi

Keinginan bernegoisasi

Kebebsan untuk berunding/memutuskan

Terdapat sarana/kemampuan saling mempengaruhi

Tidak ada hambatn psikologis

Tersedia sumber daya bernegoisasi

Mediasi

Penyelesaian sengketa yang ditengahi pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak

Mediator hanya sebagai penengah dan tidak berwenang memutuskan sengketa

Peranan mediator

Membantu menyelesaikan sengketa

Membantu identifikasi masalah

Memudahkan pertukaran informasi

Mendorong diskusi

Mengarahkan penyelesaian sengketa

Mengusulkan alternative penyelesaian masalah

Keterbatasan mediasi → tidak dapat diterapkan pada semua sengketa

Optimalisasi mediasi

Para pihak seimbang dalam “bargaining power”

Tetap mengharapkan hubungan baik

Banyak kemungkinan untuk pertukaran(trade-off)

Batas waktu/urgensi penyelesian masalah

Tidak ada permusuhan diantara para pihak

Lebih mengutamakan solusi sebagai tujuan utama

Arbitrase

Berdasarkan perjanjian antara para pihak menundukkan diri dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai arbitrator dalam mahkamah arbitrase

Alasan arbitrase

Kebebasan dari rasa aman

Arbiter memiliki kemampuan

Proses cepat, informal, hemat biaya

Kerahasiaan terjamin

Non preseden

Bentuk-bentuk arbitrase

Arbitrase ad-hoc 

Yaitu arbitrase temporer dan para pihak menetukan arah sendiri arbitrase diantar mereka

Cara pelaksanaan/pemilihan arbiter

Kerangka/mekanisme kerja arbitrase

Sisdur

Aparatur administratif

Arbitrase institusional → arbitrase dalam bentuk lembaga permanen yang telah memiliki aturan baku tentang arbitrase

International Chamber of Commerce (ICC)

International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)/Bank Dunia

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)/PBB

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Arbitrase di Indonesia

Proses arbitrase sebagai bagian dari hukum acara perdata (RID 1941)

Dasar pengaturan terdapat dalam

Reglement of de Burgerljke Rechis-vordering (Rv)

UU No. 4/2004 (Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (di Indonesia)

Sengeketa mengenai hadiah dan warisan untuk pemeliharaan tempat, tinggal pakaian

Sengketa mengenai pisah ranjang, perceraian dan pembagian harta bersama

Sengketa yang tunduk pada hukum adat

Kewajiban alimentasi

Hukum yang berlaku→ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian mereka, kecuali jika meberikan kebebasan kepada para arbiter untuk bertindak sebagai “orang baik menurut keputusan”(prinsip ex aequo et bono)

Pelaksanaan putusan arbitrase domestic

Pendaftaran putusan arbitrase

Permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri (fiat eksekusi)

Banding langsung ke Mahkamah Agung (jika diperlukan)

Bantahan kepada Pengadilan Negeri (jika melepaskan hak banding)

 PAGE   \* MERGEFORMAT 6

KOP

Meningkatkan usaha

Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota

Kesejahteraan

MODAL 

SENDIRI

MODAL

PINJAMAN

MODAL

KOPERASI

Modal Pinjaman:

Anggota

Bank/lembaga keuangan

Hibah

Obligasi/surat hutang

Sumber lain

Perhitungan Tahunan

Perhitungan Hasil Usaha

Neraca

Ditunjuk

Diberi kuasa

Tanggung jawab

Oleh rapat anggota

Fiducia cum amico

Fiducia cum creditore

Sewa beli

Jual beli dengan angsuran

Hipotik (hak tanggungan)

Gadai (hak jaminan)

Hak pinjam pakai

Hak penitipan

Hak pakai atas tanah negara yang belum terdaftar

Rumah susun (UU No. 16/1985) sebelumnya berlaku UU tentang hak tanggungan (UU No. 4/1996)

10

Opening bank

(Issuing bank)

Paying bank

(Advising bank)

8

2

9

1

5

4

6

11

7

3

Pembeli

(Importir)

Penjual

(eksportir)

Bidang Usaha Perasuransian

Usaha Asuransi

Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan Asuransi Pertanggungan `Ulang

Usaha Pialang Reasuransi

Usaha Reasuransi

Usaha Penunjang Usaha Asuransi

Usaha Asuransi Kerugian  

Usaha Asuransi Jiwa

Usaha Pialang Asuransi

Usaha Agen Asuransi

Usaha Konsultan Aktuaria

Usaha Penilaian Kerugian Asuransi

Usaha Asuransi

Jaminan

Pemelihara kesehatan

Jaminan hari tua

Jaminan berupa pelayanan

Jaminan berupa uang

Jaminan Kecelakaan kerja

Jaminan kematian

Program Jamsostek

PEMBAGIAN WILAYAH

PENETAPAN HARGA

OLIGOPOLI

PEMBOIKOTAN

KARTEL

PERJANJIAN YANG DILARANG

KEGIATAN YANG DILARANG

POSISI DOMINAN

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

PEMILIKAN SAHAM

JABATAN RANGKAP

UMUM

PERSEKONGKOLAN

PENGUASAAN PASAR

MONOPSONI

MONOPOLI

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LN

PERJANJIAN TERTUTUP

INTEGRASI VERTIKAL

OLIGOPSONI

TRUST

LARANGAN DALAM UU NO. 5/1999